Dessy Maulidha: Kolaborasi adalah Kunci Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Banda Aceh – Ketua Tim Penggerak Kota Banda Aceh Dessy Maulidha membuka Rakor Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Kamis 11 Desember 2025, di Hotel Seventeen.
Kegiatan tersebut digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Banda Aceh dalam rangka kampanye Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
Dalam sambutannya, Dessy mengatakan momentum kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan setiap tahunnya mengingatkan semua pihak bahwa kekerasan tidak boleh ditoleransi dan dibiarkan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.
Untuk memahami tingkat urgensinya, ia menyampaikan kondisi faktual Banda Aceh dalam periode tiga tahun terakhir. “UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) kita telah menangani 514 kasus kekerasan. Rinciannya 294 perempuan dewasa sebagai korban dan 220 korban adalah anak.”
Jika diihat pola kasusnya, sebagian besar didominasi oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebanyak 340 kasus -menjadikannya bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi. Pada 2023 tercatat laporan anak tertinggi, sementara 2022 kasus perempuan yang terbanyak.
“Dan hanya dalam periode Januari–November 2025, sudah tercatat 123 kasus (62 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 61 kasus kekerasan terhadap anak) yang ditangani. Angka ini adalah alarm, bukan hanya statistik. Ini adalah wajah nyata luka yang dialami perempuan dan anak-anak kita,” ujar Dessy.
Ia pun menegaskan satu hal penting: pencegahan kekerasan tidak akan berhasil bila hanya mengandalkan pemerintah. “Kuncinya ada pada kolaborasi. Dan Ini harus menjadi gerakan bersama,” ujarnya di hadapan puluhan peserta rakor perwakilan dari unsur balee inong, daiyah, dan majelis taklim.
“Kita perlu sekolah yang aman, gampong yang peduli, keluarga yang saling menghargai, masyarakat yang berani melapor dan tidak menutup mata dan perlu lembaga layanan yang profesional dan hadir tanpa menghakimi,” ujarnya lagi.
Melalui rakor ini, ia berharap para pihak dapat menyatukan pemahaman, memperjelas mekanisme rujukan, menguatkan koordinasi, dan menghasilkan langkah-langkah nyata yang bisa langsung ditindaklanjuti di 2025–2026.
“Kita ingin Banda Aceh tidak hanya memiliki layanan yang baik, tetapi juga ekosistem pencegahan yang kuat dari hulu ke hilir, gampong hingga kota,” ujar Dessy yang pada kesempatan itu mewakili Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdhal Khalilullah.
Sebelumnya di tempat yang sama, Plt Kepala DP3AP2KB Tiara Sutari menyebutkan rakor ini bertujuan untuk membangun sistem dan mekanisme pencegahan kekerasan dengan berkomitmen untuk mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Kemudian kita juga ingin memperluas keterlibatan banyak pihak dalam mendorong percepatan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan tujuan untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ujarnya.
Mengusung tema “Kita punya andil ciptakan ruang aman menuju Banda Aceh adil, inklusif, dan bermartabat”, kegiatan tersebut diikuti oleh sejumlah organisasi perempuan dan Dinas P3AP2KB dengan jumlah peserta 30 orang. “Narasumbernya dari Dinas P3AP2KB Banda Aceh dan perwakilan akademisi,” ujar Tiara.
Ia juga menyampaikan salah satu program prioritas Illiza-Afdhal, yakni mewujudkan UPTD PPA terpadu. “Kita ingin menghadirkan layanan one stop service. Korban tak perlu lagi ke polres, tapi sudah ada petugas di uptd. Termasuk petugas medis dan spiritual. Jadi lebih menghemat waktu dan biaya,” demikian Tiara Sutari. (*)
