Banda Aceh – Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bertujuan untuk menguatkan lembaga-lembaga ekonomi desa, karena modal dalam suatu BUMDes, baik seluruh maupun sebagian besarnya dimiliki langsung oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa.

 

“BUMDes juga merupakan alat pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di desa,” begitu sebut Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal dalam sambutan tertulisnya pada acara pembukaan seminar nasional tentang BUMDes, Sabtu (2/4/2016).

 

Acara yang digelar oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kota Banda Aceh tersebut berlangsung di Hermes Palace Hotel. Pada kesempatan itu, Wali Kota Illiza diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Setdako Banda Aceh M Nurdin.

 

“Berlandaskan semangat tersebut, BUMDes menjadi tulang punggung perekonomian pemerintahan gampong guna mencapai peningkatan kesejahteraan warganya. Melalui badan usaha ini, setiap desa berwenang untuk mengembang usaha yang sesuai dengan sumber daya setempat,” katanya.

 

Menurutnya, kehadiran BUMDes sejatinya akan memberi dampak positif bagi geliat perekonomian di tingkat desa. Dari data Kementerian Desa, tercatat sebanyak 1.022 BUMdes telah berkembang di seluruh Indonesia, yang tersebar di 74 Kabupaten, 264 Kecamatan dan 1022 Desa. 

 

Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kementerian Desa, nantinya Aceh menjadi provinsi dengan jumlah BUMDes terbanyak, yaitu 6.474 BUMDes dibanding daerah lainnya di Indonesia.

 

“Banda Aceh sendiri akan memiliki 90 BUMDes. Dengan jumlah itu,  kita berharap akan bisa menggerakan ekonomi lokal di Aceh  pada masa-masa mendatang. Khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan global yang sudah mulai berjalan,” katanya lagi.

 

Ia menambahkan, Pemko Banda Aceh menaruh harapan besar agar kehadiran BUMDes dapat menyegerakan kemandirian setiap gampong dalam bidang ekonomi. ‎”Semoga BUMDes ini dapat menjadi alat perjuangan bagi warga untuk penguatan ekonomi keluarga dan desa.”

 

“Jika setiap Gampong sudah mandiri, maka secara otomatis pula kita telah menciptakan Banda Aceh yang mandiri secara ekonomi,” tutup M Nurdin mengakhiri sambutan wali kota. (Jun)