Jelang Puasa, Walikota Bersama Balai POM Akan Razia Zat Kimia Berbahaya pada Makanan

 

Banda Aceh – Walikota Banda Aceh Hj Illiza Sa’aduddin Djamal SE ikut menghadiri peringatan Hari Konsumen Nasional (Harkonas) tahun 2016, Minggu (28/5/2016) di Blang Padang, Banda Aceh.

Pada kegiatan yang digelar Disperindag Provinsi Aceh tersebut, Illiza mengatakan sejatinya apa yang di konsumsi oleh manusia akan berdampak pada kesehatan tubuhnya. Karenanya, makanan yang sehat dan aman sangat dibutuhkan oleh masyarakat konsumen manapun, termasuk masyarakat Banda Aceh.

“Zat kimia seperti borax dan formalin banyak beredar, masyarakat harus lebih cermat dan teliti untuk mengetahui ciri-cirinya agar bisa menghindari mengkonsumsinya,” ujar Illiza.

Kata Illiza, dalam waktu dekat pihaknya bekerjasama dengan Balai POM akan melakukan razia bahan kimia berbahaya. Hal ini dilakukan dalam rangka memberi kenyamanan bagi warga kota melaksanakan ibadah puasa nanti.

Selain itu, pada peringatan Harkonas tersebut, Illiza juga meminta warga kota lebih hati-hati memilih pakaian, karena akhir-akhir ini sudah sangat banyak masuk pakaian bekas ke Banda Aceh.

“Sudah banyak masuk di Banda Aceh, harus lebih hati-hati karena pakaian bekas mengandung bakteri dan jamur yang berbahaya bagi kesehatan tubuh kita,” ungkap Illiza.

Pada kesempatan tersebut, Disperindag Aceh juga memberikan door prize kepada warga yang mengikuti acara Harkonas di Blang Padang.

Pengundian dilakukan, dan Illiza menemukan angka 945 yang ternyata hadiahnya jatuh kepada Yuni, seorang Ibu Rumah Tangga. Yuni yang menggendong anaknya bergegas  ke atas panggung dan menerima hadiah Kulkas yang diserahkan Illiza.

Hari Konsumen Nasional diperingati untuk mendorong semakin banyak pihak yang termotivasi membangun konsumen yang cerdas dan pelaku usaha yang semakin memiliki etika dalam usahanya. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mendorong pembentukan-pembentukan jejaring komunitas perlindungan konsumen dan menempatkan konsumen untuk menjadi agen perubahan dalam posisinya sebagai subjek penentu kegiatan ekonomi di Indonesia. (mkk)