CSS XVI AKKOPSI Lahirkan “Deklarasi Banda Aceh 2016”

Banda Aceh – Konferensi City Sanitation Summit (CSS) XVI Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) yang digelar di Banda Aceh melahirkan Deklarasi Banda Aceh 2016. Deklarasi ini merupakan bentuk komitmen para kepala daerah anggota AKKOPSI untuk mewujudkan kondisi sanitasi yang ideal, sekaligus memenuhi target universal akses pada akhir 2019.

Tertuang dalam enam poin utama, deklarasi yang ditandatangani oleh para bupati/wali kota anggota AKKOPSI tersebut dibacakan oleh Ketua Bidang Advokasi dan Komunikasi AKKOPSI Illiza Sa’aduddin Djamal pada acara pembukaan konferensi CSS di Gedung AAC Dayan Dawood, Darussalam, Kamis (24/11/2016).

Berikut isi Deklarasi Banda Aceh 2016:

Para kepala daerah anggota AKKOPSI berkomitmen untuk:

1. Melakukan secara langsung koordinasi dan monitoring rutin berkala terhadap progress pembangunan sanitasi di kabupaten/kota masing-masing secara terpadu, terukur dan sesuai dengan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK).
2. Membentuk dan menerapkan kebijakan daerah tentang Gerakan Sanitasi Terpadu untuk memastikan terciptanya situasi yang kondusif bagi pembangunan sanitasi terutama dalam upaya mewujudkan sinergi lintas SKPD dan non-SKPD termasuk TNI, pihak swasta, para tokoh dan organisasi keagamaan, serta pihak swasta untuk kesuksesan pembangunan sanitasi di daerah.
3. Setidak-tidaknya mewujudkan stop prilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dalam kurun waktu 2016 hingga 2019, sekaligus meningkatkan kualitas dan peran regulator serta operator layanan air limbah.
4. Meningkatkan kinerja dan sinergitas regulator dan operator dalam upaya keterpaduan program pengurangan sampah dari sumbernya, mendorong pembentukan dan menjaga keberlangsungan siklus bisnis persampahan di daerah.
5. Mengarusutamakan pembangunan sanitasi dalam pembangunan desa maupun dalam pengalokasian dana desa, dan memfasilitasi pelaksanaan fatwa MUI Pusat dalam pemanfaatan dana zakat, infaq, sadaqah dan wakaf produktif untuk penyediaan akses sanitasi bagi masyarakat yang kurang mampu.
6. Mendorong secara aktif pembentukan kebijakan nasional yang terkait dengan SOTK daerah, yang mendukung terjadinya percepatan penyediaan layanan sanitasi, maupun kebijakan nasional yang terkait dengan alokasi APBN serta hibah dari mitra pembangunan bagi percepatan penyediaan layanan sanitasi di daerah.

“Komitmen di atas akan dijalankan di daerah dengan penuh disiplin dan kesadaran tinggi sebagai pengejewantahan layanan dasar yang sudah menjadi kewajiban pemerintah kabupaten/kota kepada seluruh masyarakatnya,” demikian ucap Illiza yang juga Wali Kota Banda Aceh non aktif ini mengakhiri pembacaan deklarasi.

Pagi tadi, konferensi kabupaten/kota peduli sanitasi ini dibuka secara resmi oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani yang mewakili presiden. Turut hadir Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, sejumlah Dirjen dan Deputi kementerian terkait, 55 bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota se-Indonesia, serta sejumlah tamu undangan lainnya. (Jun)