APBK Banda Aceh 2017 Disahkan Rp 1,2 T
Banda Aceh – DPRK Banda Aceh menyetujui pengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Kota (APBK) Banda Aceh tahun 2017 sebesar Rp. 1,2 T. Pengesahan dilakukan Jum’at (16/12/2016) pada sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRK, Arif Fadhillah di Gedung DPRK Banda Aceh. Plt Walikota Banda Aceh, Ir Hasanuddin Ishak ikut menandatangani dokumen pengesahan tersebut.
Seluruh Fraksi Dewan menyatakan menerima pengesahan APBK tersebut, yakni Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Aceh, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)- Gerindra, Fraksi Partai Persatuan Amanat Nasional, dan Fraksi Gabungan Partai Golkar dan Partai Damai Aceh.
Irwansyah ST saat menyampaikan pandangan akhir fraksi PKS-Gerindra memberikan apresiasi kepada Baitul Mal Kota Banda Aceh yang setiap tahunnya mampu meningkatkan jumlah penerimaan zakat di Banda Aceh.
“Tahun 2017, PAD dari sektor zakat yang ditargetkan sebesar 18 Milyar, meskipun sudah tinggi namun masih jauh dari potensi. Apalagi potensi zakat di Banda Aceh bisa mencapai 100 milliar jika digarap secara maksimal, dan kami juga menyampaikan apresiasi instansi terkait yang telah berupaya meningkatkan PAD Banda Aceh,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Irwansyah juga menyarankan Pemerintah Kota Banda Aceh perlu bekerja keras serta meningkatkan SDM Baitul Mal Banda Aceh dalam mengarap potensi zakat di kota Banda Aceh.
“Sosialisasi juga perlu diperbanyaj dalam rangka meningkatkan pemahaman kepada wajib zakat (Muzakki),” pinta Irwansyah.
Sementara itu, Fraksi Demokrat dalam pandangan akhir yang disampaikan Royes Ruslan, meminta anggaran yang disahkan tersebut harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya terutama dalam meningkatkan ekonomi dan infrastruktur.
“Kami berharap agar anggaran yang telah disetujui itu benar-benar dimanfaatkan sebaik-baiknya,” kata Royes.
Selain itu, Royes meminta agar antar SKPD dapat meningkatkan koordinasi dalam menjalankan program-program pembangunan sehingga tidak terjadi kendala dalam realisasi nantinya.
“Harus tingkatkan koordinasi dalam perencanaan sehingga tidak ada kendala-kendala dalam pengerjaannya,” ujarnya. (mkk)
