TIM Bappenas : ULP PU Banda Aceh Dipertimbangkan Jadi ULP Percontohan
Banda Aceh – Tim Satker Hibah MCC Bappenas yang dipimpin Ir Hari Kristijo sebagai PPK Pengelola Hibah MCC melakukan kunjungan ke UPTD Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (ULP) Kota Banda Aceh, Senin (17/3/2014). Kedatangan Tim Satker dari Bappenas ini untuk melakukan penilaian terhadap ULP PU Kota Banda Aceh untuk dijadikan sebagai ULP percontohan penerima hibah MMC di Indonesia.
“Kita datang melakukan assessment untuk menilai ULP Banda Aceh yang akan dijadikan sebagai ULP percontohan di Indonesia” jelas Hari.
Sebagai PPK pengelola hibah MCC, Hari Kristijo dan timnya juga memaparkan bahwa Program Hibah MCC adalah salah satu implementasi tindak lanjut Perjanjian Kemitraan Komprehensif (Comprehensive Partnership Agreement/CPA) antara Indonesia-AS pada tanggal 19 Nopember 2011 yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi dan salah satu diantaranya adalah proyek modernisasi pengadaan barang dan jasa. Pengelolaan Hibah Millenium Challenge Coorporation (MCC) Indonesia ini telah dibentuk oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Tahun 2012.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Ramos Kam ST MP pada kesempatan yang sama mengatakan bahwa ULP Banda Aceh telah melaksanakan lelang secara Full elektronik sejak Tahun 2011 dengan menggunakan LPSE Kota Banda Aceh dan berpedoman kepada Perpres 54 Tahun 2010 serta perubahannya Perpres 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
“Semoga dengan keseriusan kami dalam melaksanakan ULP ini, Pihak Bappenas dapat menjadikan ULP Banda Aceh sebagai salah satu prioritas penerima Hibah MCC sehingga kualitas Pengadaan Barang/Jasa di wilayah Pemko Banda Aceh dapat semakin ditingkatkan” harap Ramos.
Sebelumnya, Kepala UPTD ULP Banda Aceh juga berkesempatan mempresentasikan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang telah berlangsung selama ULP Banda Aceh terbentuk yaitu sejak tahun 2010 sampai saat ini. Kegiatan yang digelar dalam bentuk workshop ini juga dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing SKPD dan juga Pokja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. (Rel/Mkk)
