Pemko Siap Terapkan SAP Berbasis Akrual Mulai Tahun 2015
Banda Aceh – Wali Kota Banda Aceh Hj Illiza Saaduddin Djamal SE mengisyaratkan bahwa Pemerintahan yang dipimpinnya siap menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual pada tahun 2015. Hal ini dikatakan Illiza usai membuka sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam acara sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada PPK-SKPD, Bendahara SKPD dalam rangka mewujudkan penerapan pelaksanaan akuntansi berbasis akrual, Senin (20/10) di Aula lantai IV, Gedung A, Balai Kota Banda Aceh.
Kata Illiza, kegiatan sosialisasi ini sangat penting sebagai salah satu wujud untuk merumuskan dan melaksanakan langkah-langkah secara kongkrit guna menuju sasaran yang diinginkan inginkan, yakni Go Akrual 2015.
“Kegiatan sosialisasi ini adalah forum yang baik bagi kita dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas dan akuntabel. Pengelolaan keuangan daerah yang baik merupakan unsur utama dalam upaya untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang baik” ujar Illiza.
Lanjutnya lagi, Dalam 6 tahun terakhir, kualitas laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh mengalami perbaikan yang berarti, hal ini telah dibuktikan dengan keberhasilan Pemerintah Kota Banda Aceh mempertahan 6 (enam) kali berturut-turut Opini WTP dari BPK-RI, atas LKPD Tahun 2008 sampai dengan 2013. Namun, opini WTP bukanlah tujuan akhir, tetapi hanya sasaran untuk mencapai good governance dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah.
“Kita sadar bahwa tidak ada jaminan Pemerintah Daerah yang memperoleh opini WTP telah benar-benar terbebas dari praktek-praktek KKN. Upaya kita harus lebih dari itu,” tegas penerus estafet kepemimpinan Mawardy Nurdin ini.
Illiza menyadari bahwa melaksanakan akuntansi berbasis akrual paling lambat untuk pelaporan keuangan tahun anggaran 2015 bukan perkejaan ringan.
“Dibutuhkan komitmen dan kerja keras semua pihak dalam implementasi SAP berbasis akrual ini. Dan ini penting bagi Pemerintah Kota sebagai wujud transparansi, akuntabilitas dan pengelolaan keuangan daerah yang amanah, sesuai dengan Visi dan Misi Kota sebagai Model Kota Madani” lanjutnya.
Untuk itu, Illiza meminta sosialisasi yang dilakukan tidak hanya sekedar acara seremonial belaka, tapi benar-benar menjadi momen untuk bersama-sama mempersiapkan dengan baik seluruh perangkat hukum/kebijakan, Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana untuk mendukung penerapan akuntansi berbasis akrual.
Dalam waktu 2 bulan lagi, saya minta Kepala DPKAD untuk terus mengkoordinasikan persiapan penerapan akuntansi berbasis akrual ini. Dan seluruh Kepala SKPD agar menginstruksikan seluruh jajaran di bawahnya untuk menyiapkan langkah-langkah dalam meimplementasikan akuntansi berbasis akrual dengan sebaik-baiknya” pinta Illiza.
Sementara itu, Kepala DPKAD, Drs Purnama Karya MM mengatakan kegiatan sosialisasi berlangsung selama 3 (tiga) hari, mulai tanggal 20-22 Oktober 2014. Sosialisasi diikuti oleh 160 peserta terdiri dari Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) SKPD, Bendahara SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Untuk narasumber dihadirkan dari Pejabat Kementerian Keuangan RI/ Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) Pusat, Pejabat Kementerian Dalam Negeri RI, Pejabat Kanwil Direktorat Perbendaharaan Aceh dan Akedemisi dari Fakultas Ekonomi UNSYIAH.
Tujuan dari Sosialisasi ini, lanjut Purnama, dapat memberikan masukan dan pengetahuan yang berharga dalam usaha perbaikan untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas atas penyusunan laporan keuangan SKPD sebagai entitas akuntansi. (Mkk)
