Illiza Buka Uji Publik Finalisasi Dokumen RPKB Banda Aceh
Banda Aceh – Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal membuka Kegiatan Uji Publik Finalisasi Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Daerah Kota Banda Aceh di Aula Bapelkes Aceh, Rabu, 11 November 2026.
Uji publik ini diproyeksikan untuk menggalang masukan konstruktif agar pembagian tugas dipertegas dan kebutuhan di lapangan saat bencnaa terakomodasi, serta RPKB ditindaklanjuti dengan pelatihan, simulasi, penguatan koordinasi, dan evaluasi berkala.
Kegiatan turut dihadiri Deputi Bidang Pencegahan BNPB Abdul Muhari, Direktur Kesiapsiagaan BNPB Pangarso Suryotomo, Head of National Program Siap Siaga Safrizal Sofyan, unsur Forkopimda, OPD, TNI, Polri, Basarnas, dan instansi terkait.
Illiza menyampaikan terima kasih kepada BNPB, BPBD, seluruh perangkat daerah, tim fasilitator, dan semua pihak yang telah mendukung penyusunan dokumen ini.
“Bagi Kota Banda Aceh, persoalan kebencanaan bukanlah sesuatu yang jauh dari kehidupan kita. Kita memiliki pengalaman besar dari bencana gempa bumi dan tsunami pada 26 Desember 2004,” ujar Illiza.
Ia menyebut Banda Aceh memiliki 9 kecamatan dan 90 gampong dengan luas sekitar 61,36 kilometer persegi. Sebagai kota pesisir yang sebagian wilayahnya datar dan rendah, Banda Aceh memiliki potensi ancaman gempa bumi dan tsunami, banjir, cuaca ekstrem, angin kencang, hingga kebakaran.
Pemerintah kota terus membangun kesiapsiagaan mulai dari sekolah hingga gampong. Salah satunya melalui Tagana Masuk Sekolah (TMS) pada 12-14 Oktober 2026 di 12 sekolah, terdiri dari 8 SMP dan 4 SD, yang memberikan edukasi jenis bencana, penyelamatan diri, prosedur evakuasi, dan simulasi.
Di tingkat gampong, penguatan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) juga terus didorong agar masyarakat mampu mengenali risiko, melakukan pencegahan, dan merespons keadaan darurat.
Illiza mengatakan RPKB harus benar-benar menjadi pedoman yang bisa digunakan saat bencana terjadi, bukan hanya dokumen yang selesai disusun lalu disimpan. “Ketika bencana terjadi, kita tidak boleh lagi sibuk mencari tahu siapa yang harus melakukan apa. Kita harus sudah memiliki pembagian tugas yang jelas,” kata Illiza.
Ia juga mengatakan penanggulangan bencana bukan hanya tugas BPBD, tetapi tanggung jawab bersama pemerintah, TNI, Polri, instansi vertikal, dunia usaha, perguruan tinggi, ormas, relawan, hingga masyarakat.
Menurutnya, perlindungan bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan juga harus menjadi bagian penting dalam perencanaan, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti evakuasi, pengungsian, kesehatan, air bersih, pangan, sanitasi, dan komunikasi.
Sementara itu, Deputi Bidang Pencegahan BNPB Abdul Muhari menegaskan RPKB bukan sekadar dokumen administratif, melainkan dokumen operasional yang harus bisa dipakai saat darurat.
“Dalam dokumen RPKB yang hari ini Bapak Ibu periksa semua, di RPKB itu isinya yang utama, lokasinya di mana? Pak Kapolres punya apa? Punya truk berapa untuk evakuasi masyarakat? Perahu karet ada berapa? Standby-nya di mana? Personelnya, nomor teleponnya siapa berapa?” ujar Abdul Muhari.
Menurutnya, begitu terjadi bencana, Wali Kota, Sekda, dan Asisten tidak perlu lagi mencari-cari. “Begitu terjadi bencana, Bu Wali, Pak Sekda, Pak Asisten, tinggal lihat ini nomor HP-nya ada nih. Telepon, itu tolong perahu di sana, perahu di sini. Pemetaan sumber daya inilah yang harus ada di dokumen RPKB. Untuk semua jenis bencana,” katanya.
Abdul Muhari turut menjelaskan perbedaan RPKB dengan Renkon. “Kalau untuk semua pemetaan sumber daya, pemetaan personel, pemetaan apa yang kurang instruksinya itu ada di RPKB. Kalau sudah masuk satu spesifik jenis bencana namanya Renkon. Ini harus dimiliki dan disebarkan nanti di seluruh OPD,” ujarnya. (*)
