Illiza Serahkan RAPBK Banda Aceh 2027 ke Dewan
Pendapatan Daerah Direncanakan Rp 1,35 T-Belanja Rp 1,36 T
Banda Aceh – Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal menyampaikan penjelasan sekaligus menyerahkan secara resmi Rancangan Qanun APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2027 dalam Sidang Paripurna di gedung dewan setempat, Senin, 9 November 2026.
Dokumen RAPBK 2027 diterima langsung oleh Ketua DPRK Banda Aceh Irwansyah didampingi dua wakil ketua Daniel Abdul Wahab dan Musriadi Aswad. Turut hadir Wakil Wali Kota Afdhal Khalilullah, Sekdako Jalaluddin, dan unsur forkopimda.
Dalam sambutannya, Illiza menjelaskan, RAPBK 2027 mengacu pada RPJMD 2025-2029 yang dijabarkan ke dalam RKPD 2027, serta KUA, dan PPAS Tahun 2027 yang telah dibahas dan disepakati bersama.
Dalam proses tersebut, pemerintah bersama dewan kota telah melakukan penelaahan terhadap kondisi fiskal daerah, termasuk dinamika kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang saat ini semakin menekankan prinsip berbasis kinerja, efektivitas belanja, serta dukungan terhadap prioritas nasional.
“Dibutuhkan kerja keras dari seluruh pihak untuk merumuskan RAPBK yang berkualitas serta mampu menerjemahkan visi, misi, dan prioritas pembangunan ke dalam program dan kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Banda Aceh di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah,” ujar Illiza.
Secara keseluruhan, kebijakan RAPBK 2027 diarahkan untuk membangun Kota Banda Aceh yang lebih maju, islami, inklusif, dan berkelanjutan. Peningkatan infrastruktur dasar, optimalisasi sumber daya, dan penguatan kemitraan menjadi cara utama untuk mewujudkannya.
“Pembangunan Banda Aceh tidak hanya diarahkan pada pembangunan fisik semata, tetapi pada peningkatan kualitas layanan yang diterima masyarakat,” kata Illiza.
Illiza pun menyebut, kebijakan fiskal daerah saat ini bertumpu pada tiga pilar utama, yakni optimalisasi pendapatan daerah, belanja yang efektif dan produktif, serta pembiayaan yang terukur dan akuntabel.
Di sisi pendapatan, Pemerintah Kota akan terus berupaya meningkatkan kapasitas fiskal melalui optimalisasi PAD dengan tetap memperhatikan kondisi dan kemampuan masyarakat. Upaya tersebut ditempuh melalui perbaikan administrasi perpajakan dan retribusi daerah, optimalisasi pengelolaan aset daerah, serta peningkatan inovasi dan digitalisasi pelayanan.
Di sisi belanja, pemerintah kota tetap memprioritaskan pemenuhan belanja wajib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah kota juga tetap berkomitmen mengalokasikan anggaran untuk fungsi pendidikan minimal 20 persen dari belanja daerah dan menjaga alokasi untuk bidang kesehatan secara optimal.
Pemerintah kota turut mengalokasikan Dana Gampong (ADG) sebesar 10 persen yang diperhitungkan dari Dana Transfer Umum (DTU) sesuai formulasi yang ditentukan, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan gampong, pembangunan, serta pelayanan masyarakat.
“Kami sangat mengharapkan Alokasi Dana Gampong tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Gampong di tengah menurunnya alokasi Dana Desa yang sangat signifikan,” ujar Illiza.
Selain itu, belanja infrastruktur diarahkan untuk memperbaiki layanan infrastruktur dasar dan peningkatan aksesibilitas yang meliputi fasilitas pendidikan dan kesehatan, kualitas jalan, drainase dan pengendalian banjir, sanitasi, persampahan, pasar, pedestrian dan ruang publik.
Mengenai postur RAPBK 2027, Illiza menjelaskan telah dilakukan penyesuaian, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah, berdasarkan informasi mengenai rancangan alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2027 yang telah diterima melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI tanggal 29 September 2026.
“Penyesuaian tersebut merupakan langkah penting dalam menerapkan prinsip kehati-hatian fiskal dan menjaga kesinambungan pengelolaan keuangan daerah,” ujar Illiza.
Pendapatan daerah pada RAPBK 2027 direncanakan sebesar Rp 1.351.204.741.633, turun Rp 82.646.246.505 atau 5,76 persen dibandingkan KUA-PPAS TA 2027.
Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 450.212.742.319, Pendapatan Transfer sebesar Rp 884.730.509.034, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 16.261.490.280 yang merupakan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.
Sementara belanja daerah pada RAPBK TA 2027 direncanakan sebesar Rp 1.366.204.741.633, turun Rp 74.846.246.505 atau 5,19 persen dibandingkan KUA-PPAS TA 2027.
Belanja tersebut terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 1.172.581.689.764, Belanja Modal sebesar Rp 100.544.255.025, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 1.000.000.000, dan Belanja Transfer sebesar Rp 92.078.796.844.
Mengakhiri sambutannya, Illiza berharap sinergi dan kemitraan yang telah terjalin dengan baik antara Pemerintah Kota dan DPRK Banda Aceh dapat terus diperkuat dalam proses pembahasan Rancangan Qanun APBK ini.
“Kami berharap seluruh tahapan pembahasan dapat berjalan dengan lancar, konstruktif, dan tepat waktu, sehingga menghasilkan kebijakan anggaran yang berkualitas, akuntabel, serta mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan pembangunan Kota Banda Aceh,” demikian Illiza Sa’aduddin Djamal. (*)
