Perkuat Perlindungan Warga, Pemko Banda Aceh Gelar Pelatihan HAM Berkelanjutan
Banda Aceh – Pj Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh, Jalaluddin, membuka pelatihan “Kabupaten/Kota HAM (Human Rights Cities)” di Balai Keurukoen, Selasa, 17 Juni 2025.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua Komnas HAM RI, Atnike Nova Sigiro; Kepala Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Aceh, Sepriady Utama; Asisten Pemerintahan, Keistimewaan, dan Kesejahteraan Rakyat, Bachtiar; Ketua Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PUSHAM) Universitas Syiah Kuala, Khairani Arifin; para kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh; serta para peserta pelatihan.
Dalam sambutannya, Jalaluddin menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Aceh atas kolaborasi dalam pelaksanaan pelatihan tersebut.
“Ini merupakan wujud nyata komitmen kita terhadap pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) di kota tercinta, Banda Aceh,” ujarnya.
Jalaluddin menjelaskan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada setiap manusia, tanpa memandang latar belakang, agama, suku, dan lainnya. Hak-hak tersebut harus dilindungi dan dihormati oleh semua pihak.
“Pelatihan Kabupaten/Kota HAM ini merupakan bentuk nyata dari upaya kita dalam memperkuat perlindungan HAM, dan sejalan dengan misi Pemerintah Illiza–Afdhal, yakni memperkuat kemitraan pembangunan dengan seluruh pemangku kepentingan,” tambahnya.
Ia menegaskan, Pemerintah Kota Banda Aceh akan terus berupaya meningkatkan pelayanan publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan menjamin perlindungan HAM bagi seluruh warga. Ia juga mengajak masyarakat untuk turut serta dalam upaya pemajuan HAM dengan menjadi warga negara yang sadar hak dan tanggung jawabnya.
“Saya yakin, melalui kegiatan seperti ini, kita bisa menciptakan lingkungan yang kondusif, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Kita semua memiliki hak yang sama — hak untuk hidup, berpendapat, beragama, memperoleh pendidikan, dan hak-hak lainnya,” jelas Jalaluddin.
Sementara itu, Ketua Komnas HAM RI, Atnike Nova Sigiro, dalam sambutannya menyoroti peran penting pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa Komnas HAM memiliki lima sasaran program utama, salah satunya adalah program Kabupaten/Kota HAM.
“Kami dari Komnas HAM siap mendampingi pemerintah daerah untuk melaksanakan program ini secara berkelanjutan,” pungkasnya. ©
